Pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Melawi yang terdiri dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dan Koordinator Kecamatan (Koorcam) diundang untuk berpartisipasi sebagai Tenaga Praktisi Mengajar dalam kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Politik dan Pemerintahan Desa di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Tanjungpura Pontianak.
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB hingga 18.30 WIB bertempat di Aula S1 FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, dan dihadiri oleh dosen pengampu mata kuliah beserta mahasiswa Program Studi Ilmu Politik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata di lapangan, termasuk aspek kebijakan, tata kelola, serta peran masyarakat dan lembaga desa dalam pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Kecamatan (Koorcam) Belimbing, Kabupaten Melawi — Bapak Danny Purbianto, S.Sos, hadir sebagai narasumber praktisi. Beliau memberikan penjelasan dan berbagi pengalaman lapangan dalam menjawab pertanyaan dari Kelompok 7 mahasiswa, yang mengangkat topik “Keterbukaan/Transparansi Pemerintahan Desa dan Lembaga Terkait terhadap Penggunaan Dana Desa.”
Dalam pemaparannya, Bapak Danny Purbianto menyampaikan bahwa prinsip keterbukaan dan transparansi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Pemerintah desa, menurutnya, wajib memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana Desa — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban — dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat.
Beliau menegaskan bahwa transparansi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan administrasi, tetapi juga melalui mekanisme partisipatif, seperti pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga desa lainnya berperan penting dalam mengawasi serta memastikan akuntabilitas pelaksanaan program desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan berlangsung interaktif dan produktif, dengan antusiasme mahasiswa yang tinggi dalam berdialog serta mendalami praktik transparansi pemerintahan desa di lapangan. Mahasiswa memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana sinergi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pendamping desa berperan dalam menjaga kepercayaan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif.
Kegiatan Praktisi Mengajar ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Melawi dan Universitas Tanjungpura Pontianak dalam menghubungkan dunia akademik dengan realitas lapangan. Diharapkan melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat lebih memahami dinamika, tantangan, serta peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas.
.jpg)
.jpg)
